Dataset Sektoral

Memuat informasi mengenai potensi energi terbarukan yang tersedia di suatu wilayah, realisasi pemanfaatannya dalam bentuk kapasitas terpasang, serta tingkat akses energi masyarakat. data ini disajikan dengan klasifikasi jenis energi, wilayah administrasi, dan indikator akses energi berupa jumlah desa dan jumlah kepala keluarga (kk) yang belum berlistrik.

Bagian dari populasi industri berskala mikro dan industri berskala kecil yang menerima pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan

Tarif batas atas (tba) pengelolaan air minum provinsi ntt adalah nilai nominal rupiah tertinggi yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar maksimal harga jual air per meter kubik yang boleh dipungut oleh penyelenggara sistem penyediaan air minum (spam/pdam) di seluruh kabupaten/kota di wilayah nusa tenggara timur.

Persentase capaian produk hukum serta bantuan hukum yang berkualitas adalah ukuran seberapa berkualitasnya produk hukum daerah yang ditetapkan dan layanan bantuan hukum yang diberikan.

Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum adalah ukuran seberapa baik produk hukum daerah yang ditetapkan, layanan bantuan hukum yang diberikan dan layanan informasi produk hukum yang disajikan.

Data kuota bbm bersubsidi provinsi ntt merujuk pada alokasi volume bahan bakar tertentu (khususnya bio solar dan pertalite) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas) untuk wilayah nusa tenggara timur dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ukuran seberapa baik produk hukum daerah yang dibentuk dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persentasi rancangan produk hukum yang berkualitas adalah ukuran seberapa baik rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang disusun.

Persentase layanan bantuan hukum dan informasi hukum adalah ukuran seberapa baik pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada pemohon/anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang diihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.