Dataset Sektoral
Jelajahi koleksi lengkap dataset pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fitur pencarian dan filter yang mudah digunakan
Daftar Dataset
48 dataset tersedia
Jumlah instruksi gubernur
Instruksi gubernur adalah instruksi yang dikeluarkan oleh seorang gubernur kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait di wilayah yang ia pimpin.
Jumlah keputusan gubernur pembentukan panitia
Keputusan gubernur pembentukan panitia adalah penetapan keanggotaan panitia pelaksana kegiatan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Jumlah keputusan gubernur pembentukan tim
Keputusan gubernur pembentukan tim dalah penetapan tim pelaksana kegiatan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Jumlah keputusan gubernur
Keputusan gubernur adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Jumlah peraturan gubernur
Peraturan gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan.
Jumlah peraturan daerah
Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dprd dengan persetujuan bersama kepala daerah
Jumlah produk hukum
Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan dprd dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan dprd, keputusan pimpinan dprd dan keputusan badan kehormatan dprd.
Lokasi potensi dan pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat kabupaten/kota, yang termasuk
Lokasi potensi dan pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat kabupaten/kota, yang memuat informasi jenis komoditif, potenis dan produktifitas per kabupaten dalam peride tertentu.
Fasilitasi tamu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya
Fasilitasi tamu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, koordinasi, dan penyediaan dukungan sarana/prasarana untuk menyambut, melayani, dan menunjang kelancaran agenda kerja kunjungan tamu dinas (pejabat, rombongan, atau tim kerja) yang berasal dari kementerian/lembaga pusat, pemerintah provinsi lain, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.