Dataset Sektoral

Fasilitasi komunikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sosial lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, penyediaan sarana/prasarana, dan pendampingan yang dilakukan untuk menjembatani interaksi, dialog, serta sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan/sosial) guna mewujudkan persatuan, kerukunan, dan dukungan terhadap kebijakan daerah.

Fasilitasi kunjungan kerja gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah adalah rangkaian kegiatan pelayanan administratif, teknis, dan operasional kerumahtanggaan yang diselenggarakan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, baik di dalam maupun di luar wilayah provinsi.

Fasilitasi forkopimda adalah serangkaian tindakan pelayanan administratif, dukungan teknis, kerumahtanggaan, dan penyediaan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh biro umum setda untuk mendukung kelancaran koordinasi, rapat, dan kegiatan operasional unsur pimpinan daerah (kepala daerah, dprd, kepolisian, kejaksaan, tni) dalam membahas urusan pemerintahan umum.

Kesepakatan bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. perjanjian kerja sama (pks) adalah instrumen hukum yang mendokumentasikan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan bersama.

Mou atau memorandum of understanding (dalam bahasa indonesia disebut nota kesepahaman) adalah dokumen hukum yang berisi kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih sebelum masuk ke tahap perjanjian yang lebih detail. mou antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah pusat merupakan instrumen koordinasi yang sangat penting. secara regulasi, hal ini diatur dalam koridor hubungan wewenang antara pusat dan daerah.

Kesepakatan bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. perjanjian kerja sama (pks) adalah instrumen hukum yang mendokumentasikan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan bersama.

Ini adalah indikator kinerja yang menunjukkan berapa persen dari total perangkat daerah yang memperoleh nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakip) dengan kategori minimal “bb” dengan predikat memuaskan

Ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah atau lembaga pelayanan publik

Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menguraikan tugas, tanggung jawab, wewenang, keterampilan, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan atau posisi kerja analisis beban kerja adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam suatu periode waktu tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang, untuk menentukan apakah jumlah tenaga kerja yang ada sudah sesuai