Dataset Sektoral

Persentase perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas adalah ukuran kinerja yang menunjukkan perbandingan antara jumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi ntt yang telah mengikuti proses penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk) dan/atau wilayah birokrasi bersih melayani (wbbm) dengan jumlah seluruh perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian dalam periode tertentu.

Persentase reviu dokumen perencanaan adalah ukuran kinerja yang menunjukkan perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan yang telah direviu oleh inspektorat daerah provinsi ntt dengan jumlah keseluruhan dokumen perencanaan yang wajib direviu pada periode tertentu

Indikator ini merujuk pada persentase perempuan berusia 15–64 tahun yang mengalami kekerasan seksual dari seseorang selain pasangan.

Definisi jumlah bumdes menurut kabupaten adalah data agregat jumlah badan usaha milik desa (bumdes) atau badan usaha milik desa bersama (bumdesma) yang ada dan tercatat di dalam wilayah administrasi suatu kabupaten tertentu

Produksi karkas babi mencakup kegiatan penyembelihan babi secara halal dan benar, pengeluaran jeroan, pemisahan kepala dan kaki, serta pengolahan karkas menjadi produk yang aman, sehat, utuh, dan halal untuk konsumsi manusia. proses ini harus dilakukan di fasilitas yang memenuhi standar teknis dan sanitasi yang ditetapkan oleh otoritas veteriner.

Indikator yang mengukur persentase perempuan usia 15 hingga 64 tahun yang melaporkan pernah mengalami bentuk kekerasan seksual (seperti pelecehan, pemaksaan hubungan seksual, atau bentuk kekerasan seksual lainnya) oleh seseorang selain pasangan intim

Definisi "jumlah pkk menurut kabupaten" mengacu pada data jumlah anggota kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga (pkk) yang terdaftar di suatu kabupaten

Kelebihan pembiayaan anggaran pada tahun berjalan yang akan menjadi penerimaan pembiayaan pada tahun berikutnya.

Data agregat jumlah badan usaha milik desa (bumdes) atau badan usaha milik desa bersama (bumdesma) yang ada dan tercatat di dalam wilayah administrasi suatu kabupaten tertentu