Dataset Sektoral

Keputusan gubernur pembentukan tim dalah penetapan tim pelaksana kegiatan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Keputusan gubernur adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Peraturan gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan.

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dprd dengan persetujuan bersama kepala daerah

Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan dprd dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan dprd, keputusan pimpinan dprd dan keputusan badan kehormatan dprd.

Lokasi potensi dan pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat kabupaten/kota, yang memuat informasi jenis komoditif, potenis dan produktifitas per kabupaten dalam peride tertentu.

Fasilitasi tamu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, koordinasi, dan penyediaan dukungan sarana/prasarana untuk menyambut, melayani, dan menunjang kelancaran agenda kerja kunjungan tamu dinas (pejabat, rombongan, atau tim kerja) yang berasal dari kementerian/lembaga pusat, pemerintah provinsi lain, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Fasilitasi komunikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sosial lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, penyediaan sarana/prasarana, dan pendampingan yang dilakukan untuk menjembatani interaksi, dialog, serta sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan/sosial) guna mewujudkan persatuan, kerukunan, dan dukungan terhadap kebijakan daerah.

Fasilitasi kunjungan kerja gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah adalah rangkaian kegiatan pelayanan administratif, teknis, dan operasional kerumahtanggaan yang diselenggarakan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, baik di dalam maupun di luar wilayah provinsi.