Dataset Sektoral

Jumlah organisasi/kelompok masyarakat yang berbadan hukum atau tidak, yang telah diberikan surat keterangan terdaftar atau surat tanda melapor dan telah di verifikasi atau divalidasi sesuai organisasi di tingkat provinsi ntt

Angka yang menggambarkan pencapaian kualitas keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jmlah badan usaha atau perusahaan yang telah diberikan izin usaha pertambangan (iup) oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan mineral dan/atau batubara.

Jumlah organisasi/kelompok yang berbadan hukum atau tidak, yang telah diberikan surat keterangan terdaftar atau surat tanda melapor dan telah di verifikasi atau divalidasi sesuai profesi pekerjaannya di tingkat provinsi ntt

Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Banyaknya desa yang masih minim dalam ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, aksesibilitas/transportasi pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan. desa tertinggal mencakup desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dengan indeks pembangunan desa dalam rentang nilai 0-49,9.

Indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan khusus anak, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana anak dalam situasi dan kondisi tertentu dapat merasakan keamanan dan terlindungi dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya

Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.