Dataset Sektoral

Pembinaan sdm pbj merupakan kegiatan pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. dengan tujuan utama untuk mrnciptakan sdm yang profesional, beintegritas, dan mampu mewujudkan tatakelolah pengadaan yang baik

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Analisis jabatan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan menguraikan tugas, tanggung jawab, wewenang, keterampilan, serta kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan atau posisi kerja analisis beban kerja adalah proses untuk mengukur dan mengevaluasi jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan dalam suatu periode waktu tertentu oleh seseorang atau sekelompok orang, untuk menentukan apakah jumlah tenaga kerja yang ada sudah sesuai

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Indeks kematangan organisasi adalah ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai tingkat perkembangan, kemampuan, dan kesiapan suatu organisasi dalam menjalankan proses, sistem, dan tata kelolanya secara efektif dan berkelanjutan.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Indeks reformasi birokrasi (irb) adalah ukuran keberhasilan instansi pemerintah dalam memperbaiki tata kelola birokrasi, mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sdm. indeks ini bertujuan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari kkn, dan memiliki pelayanan publik berkualitas tinggi.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Bagian dari populasi industri berskala mikro dan industri berskala kecil yang menerima pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Tarif batas atas (tba) pengelolaan air minum provinsi ntt adalah nilai nominal rupiah tertinggi yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar maksimal harga jual air per meter kubik yang boleh dipungut oleh penyelenggara sistem penyediaan air minum (spam/pdam) di seluruh kabupaten/kota di wilayah nusa tenggara timur.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Persentase capaian produk hukum serta bantuan hukum yang berkualitas adalah ukuran seberapa berkualitasnya produk hukum daerah yang ditetapkan dan layanan bantuan hukum yang diberikan.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Data kuota bbm bersubsidi provinsi ntt merujuk pada alokasi volume bahan bakar tertentu (khususnya bio solar dan pertalite) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas) untuk wilayah nusa tenggara timur dalam kurun waktu satu tahun.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.