Kajian
& Penelitian
Provinsi NTT
Kumpulan kajian, penelitian, dan analisis mendalam tentang berbagai aspek pembangunan Nusa Tenggara Timur untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti
Kajian Terbaru
Menampilkan 6 dari 15 kajian tersedia
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026
Dokumen ini adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan. RKPD Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029. Arah kebijakan utama RKPD ini difokuskan pada penguatan Ekonomi yang kokoh, Infrastruktur yang handal, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2025–2029
Dokumen perencanaan strategis ini berfungsi sebagai panduan utama pembangunan daerah selama lima tahun dan memuat Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah, serta Program Perangkat Daerah. Secara umum, RPJMD ini berfokus pada sinergi dan kolaborasi untuk akselerasi layanan dasar, dengan menempatkan inovasi berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai kunci pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2025–2045
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2025–2045 adalah panduan perencanaan pembangunan jangka panjang yang mencakup periode 20 tahun ke depan. Dokumen ini disusun untuk melanjutkan dan memperbarui pelaksanaan pembangunan sebelumnya (periode 2005–2025). Secara garis besar, RPJPD ini memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan, dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah untuk jangka panjang.
Panduan Fasilitasi Musrenbang Inklusif Kelompok Rentan (MUSIK KEREN)
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan rencana pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), pendekatan dalam perencanaan pembangunan mencakup pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, serta mekanisme atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yang terintegrasi dalam Musrenbang di berbagai tingkatan.
Vol 5 No 1 (2025): Jurnal Statistika Terapan
Judul : Jurnal Statistika TerapanISSN : 2807-6214 (media online)Edisi Volume 5 Nomor 1, Juni 2025Penerbit : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
Booklet Padupadan
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas data dan ketepatsasaran program bantuan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kolaborasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa tiga data utama terkait kemiskinan terintegrasi dan tervalidasi hingga tingkat masyarakat. Melalui langkah ini, bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, sehingga mendukung upaya pengurangan kemiskinan dan menciptakan perluasan keadilan sosial di tengah masyarakat.