Produk
Hukum
Satu Data NTT
Kumpulan peraturan dan kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan Satu Data di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dokumen Peraturan
Dokumen resmi yang mengatur tata kelola dan penyelenggaraan Satu Data di Provinsi NTT
PERMENSOS RI No. 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DTSEN UNTUK BANTUAN SOSIAL, PEMBERDAYAAN SOSIAL, DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DAN PENGGUNAAN DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL...
PERMENKO BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT RI No 4 TAHUN 2025 TENTANG PEDUM PENGELOLAAN DTSEN UNTUK OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DATA TUN...
PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS RI REPUBLIK INDONESIA No. 7 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN BERBAGIPAKAI DTSEN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TEN...
Peraturan Gubernur No 2 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Musrenbang Pembangunan Inklusif Klp Rentan di Prov NTT
Kebijakan ini untuk Penyelenggaraan Musrenbang Pembangunan Inklusif Kelompok Rentan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 233/KEP/HK/2025 Tentang Pokja PUG Tingkat Prov NTT
Kebijakan ini memperkuat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur
Dokumen "Petunjuk Teknis Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur" ini berfungsi sebagai panduan utama bagi seluruh pihak di...
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No.140/KEP/HK/2025
Daftar Data Provinsi Nusa Tenggar Timur Tahun 2025
Instruksi Gubernur Nus Tenggara Timur No. BU.3.4.1/02/BAPPERIDA/2024
Percepatan Pemanfaatan Data Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 442/KEP/HK/2024
Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 403/KEP/HK/2024 tentang Penerima Bantuan Sosial Alokasi Insentif Fiskal d...
Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur No. 403/KEP/HK/2024
Penerima Bantuan Sosial Alokasi Insentif Fiskal di Wilayah Kemiskinan Ekstrem Provinsi Nusa Tenggara Timur TA 2024
Pentingnya Landasan Hukum Satu Data
Regulasi yang kuat menjadi fondasi dalam implementasi sistem Satu Data yang efektif dan berkelanjutan
Kepastian Hukum
Memberikan dasar hukum yang jelas dalam penyelenggaraan Satu Data
Koordinasi Terpadu
Mengatur koordinasi antar OPD dalam pengelolaan data
Standarisasi
Menetapkan standar mutu dan kualitas data yang konsisten