Dataset Sektoral

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dprd dengan persetujuan bersama kepala daerah

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan dprd dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan dprd, keputusan pimpinan dprd dan keputusan badan kehormatan dprd.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Fasilitasi tamu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, koordinasi, dan penyediaan dukungan sarana/prasarana untuk menyambut, melayani, dan menunjang kelancaran agenda kerja kunjungan tamu dinas (pejabat, rombongan, atau tim kerja) yang berasal dari kementerian/lembaga pusat, pemerintah provinsi lain, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Fasilitasi komunikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sosial lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, penyediaan sarana/prasarana, dan pendampingan yang dilakukan untuk menjembatani interaksi, dialog, serta sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan/sosial) guna mewujudkan persatuan, kerukunan, dan dukungan terhadap kebijakan daerah.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Fasilitasi kunjungan kerja gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah adalah rangkaian kegiatan pelayanan administratif, teknis, dan operasional kerumahtanggaan yang diselenggarakan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, baik di dalam maupun di luar wilayah provinsi.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Fasilitasi forkopimda adalah serangkaian tindakan pelayanan administratif, dukungan teknis, kerumahtanggaan, dan penyediaan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh biro umum setda untuk mendukung kelancaran koordinasi, rapat, dan kegiatan operasional unsur pimpinan daerah (kepala daerah, dprd, kepolisian, kejaksaan, tni) dalam membahas urusan pemerintahan umum.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Kesepakatan bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. perjanjian kerja sama (pks) adalah instrumen hukum yang mendokumentasikan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan bersama.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Mou atau memorandum of understanding (dalam bahasa indonesia disebut nota kesepahaman) adalah dokumen hukum yang berisi kesepakatan awal antara dua pihak atau lebih sebelum masuk ke tahap perjanjian yang lebih detail. mou antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah pusat merupakan instrumen koordinasi yang sangat penting. secara regulasi, hal ini diatur dalam koridor hubungan wewenang antara pusat dan daerah.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Kesepakatan bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. perjanjian kerja sama (pks) adalah instrumen hukum yang mendokumentasikan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan bersama.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.