Dataset Sektoral
Jelajahi koleksi lengkap data statistik sektoral pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fitur pencarian dan filter yang mudah digunakan
Daftar Dataset
45 dataset tersedia
Jumlah keputusan gubernur
Keputusan gubernur adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah peraturan gubernur
Peraturan gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah peraturan daerah
Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dprd dengan persetujuan bersama kepala daerah
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah produk hukum
Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan dprd dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan dprd, keputusan pimpinan dprd dan keputusan badan kehormatan dprd.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Fasilitasi tamu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah...
Fasilitasi tamu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, koordinasi, dan penyediaan dukungan sarana/prasarana untuk menyambut, melayani, dan menunjang kelancaran agenda kerja kunjungan tamu dinas (pejabat, rombongan, atau tim kerja) yang berasal dari kementerian/lembaga pusat, pemerintah provinsi lain, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Fasilitasi kunjungan kerja gubernur, wakil gubernur dan sekretaris...
Fasilitasi kunjungan kerja gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah adalah rangkaian kegiatan pelayanan administratif, teknis, dan operasional kerumahtanggaan yang diselenggarakan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, baik di dalam maupun di luar wilayah provinsi.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Fasilitasi koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda)
Fasilitasi forkopimda adalah serangkaian tindakan pelayanan administratif, dukungan teknis, kerumahtanggaan, dan penyediaan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh biro umum setda untuk mendukung kelancaran koordinasi, rapat, dan kegiatan operasional unsur pimpinan daerah (kepala daerah, dprd, kepolisian, kejaksaan, tni) dalam membahas urusan pemerintahan umum.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Fasilitasi komunikasi tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi...
Fasilitasi komunikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sosial lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, penyediaan sarana/prasarana, dan pendampingan yang dilakukan untuk menjembatani interaksi, dialog, serta sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan/sosial) guna mewujudkan persatuan, kerukunan, dan dukungan terhadap kebijakan daerah.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Realaisasi capaian spm bidang sosial dengan perlindungan dan...
Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat netra dan bimbingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para wanita muda penyandang masalah sosial dan agar mampu berperan aktif mengubah sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah keputusan gubernur
Keputusan gubernur adalah produk hukum penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah peraturan gubernur
Peraturan gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah peraturan daerah
Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dprd dengan persetujuan bersama kepala daerah
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah produk hukum
Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkada, peraturan dprd dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan dprd, keputusan pimpinan dprd dan keputusan badan kehormatan dprd.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Fasilitasi tamu pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah lainnya
Fasilitasi tamu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, koordinasi, dan penyediaan dukungan sarana/prasarana untuk menyambut, melayani, dan menunjang kelancaran agenda kerja kunjungan tamu dinas (pejabat, rombongan, atau tim kerja) yang berasal dari kementerian/lembaga pusat, pemerintah provinsi lain, maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Fasilitasi kunjungan kerja gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah
Fasilitasi kunjungan kerja gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah adalah rangkaian kegiatan pelayanan administratif, teknis, dan operasional kerumahtanggaan yang diselenggarakan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pimpinan daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor, baik di dalam maupun di luar wilayah provinsi.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Fasilitasi koordinasi forum komunikasi pimpinan daerah (forkompimda)
Fasilitasi forkopimda adalah serangkaian tindakan pelayanan administratif, dukungan teknis, kerumahtanggaan, dan penyediaan sarana prasarana yang dilaksanakan oleh biro umum setda untuk mendukung kelancaran koordinasi, rapat, dan kegiatan operasional unsur pimpinan daerah (kepala daerah, dprd, kepolisian, kejaksaan, tni) dalam membahas urusan pemerintahan umum.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Fasilitasi komunikasi tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi sosial lainnya
Fasilitasi komunikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi sosial lainnya adalah serangkaian kegiatan pelayanan, penyediaan sarana/prasarana, dan pendampingan yang dilakukan untuk menjembatani interaksi, dialog, serta sinkronisasi program antara pemerintah daerah dengan elemen masyarakat (tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan/sosial) guna mewujudkan persatuan, kerukunan, dan dukungan terhadap kebijakan daerah.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Realaisasi capaian spm bidang sosial dengan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provins
Memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan dan rehabilitasi serta pembinaan lanjut bagi para penyandang cacat netra dan bimbingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi para wanita muda penyandang masalah sosial dan agar mampu berperan aktif mengubah sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
