Dataset Sektoral
Jelajahi koleksi lengkap data statistik sektoral pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fitur pencarian dan filter yang mudah digunakan
Daftar Dataset
24 dataset tersedia
Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs...
Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan berapa banyak dari seluruh perangkat daerah (pd) di lingkungan pemerintah daerah yang telah memiliki website atau portal resmi yang memenuhi standar teknis, konten, dan keamanan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya kementerian kominfo atau komisi informasi).
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah (pd) yang terhubung dengan akses...
Indikator ini menunjukkan berapa persen dari seluruh perangkat daerah (pd) seperti dinas, badan, atau lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang menggunakan akses internet dari dinas kominfo, dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah yang ada.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra...
Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo adalah ukuran sejauh mana perangkat daerah (opd/skpd) dalam suatu pemerintah daerah telah menggunakan jaringan internal dan/atau internet yang dikelola dan diamankan oleh dinas kominfo setempat.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang...
Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi (dalam persentase) dari perangkat daerah (opd/skpd) yang menggunakan layanan internet yang disediakan oleh dinas kominfo dan memenuhi standar kualitas tertentu.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum...
Indikator ini mengukur berapa persen dari total perangkat daerah (pd) di suatu pemerintah daerah yang telah menggunakan atau menerapkan (mengimplementasikan) layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai dengan aturan dan standar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, terutama dalam konteks spbe (sistem pemerintahan berbasis elektronik).
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Indeks kematangan spbe pemda ntt
Indeks kematangan spbe untuk pemda (termasuk provinsi ntt) adalah hasil evaluasi yang mencerminkan: sejauh mana tata kelola, kebijakan, dan penyelenggaraan layanan digital (spbe) sudah matang dan terintegrasi.berdasarkan penghitungan sistematis dari aspek, domain, hingga nilai keseluruhan. dengan kategori predikat yang jelas dari "kurang" hingga "memuaskan".
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah kelompok informasi masyarakat di ntt
Jumlah data kelompok informasi masyarakat (kim) adalah jumlah unit kelompok informasi masyarakat yang terdata atau terorganisir di suatu wilayah atau periode waktu
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Data kelompok informasi masyarakat
Data kelompok informasi masyarakat (kim) mengacu pada data atau informasi yang dihasilkan, dikelola, dan disebarkan oleh lembaga layanan publik yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat guna memberdayakan dan menyalurkan informasi mengenai isu-isu pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, serta memfasilitasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah kim berbasis digital yang dikukuhkan oleh dinas komunikasi dan informatika provinsi ntt
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi
Peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi adalah hasil evaluasi dan pemeringkatan terhadap kinerja keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh komisi informasi provinsi, dengan tujuan mengukur kepatuhan dan implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan uu kip
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar
Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan berapa banyak dari seluruh perangkat daerah (pd) di lingkungan pemerintah daerah yang telah memiliki website atau portal resmi yang memenuhi standar teknis, konten, dan keamanan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya kementerian kominfo atau komisi informasi).
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah (pd) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo
Indikator ini menunjukkan berapa persen dari seluruh perangkat daerah (pd) seperti dinas, badan, atau lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang menggunakan akses internet dari dinas kominfo, dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah yang ada.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo
Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo adalah ukuran sejauh mana perangkat daerah (opd/skpd) dalam suatu pemerintah daerah telah menggunakan jaringan internal dan/atau internet yang dikelola dan diamankan oleh dinas kominfo setempat.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo
Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi (dalam persentase) dari perangkat daerah (opd/skpd) yang menggunakan layanan internet yang disediakan oleh dinas kominfo dan memenuhi standar kualitas tertentu.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
Indikator ini mengukur berapa persen dari total perangkat daerah (pd) di suatu pemerintah daerah yang telah menggunakan atau menerapkan (mengimplementasikan) layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai dengan aturan dan standar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, terutama dalam konteks spbe (sistem pemerintahan berbasis elektronik).
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Indeks kematangan spbe pemda ntt
Indeks kematangan spbe untuk pemda (termasuk provinsi ntt) adalah hasil evaluasi yang mencerminkan: sejauh mana tata kelola, kebijakan, dan penyelenggaraan layanan digital (spbe) sudah matang dan terintegrasi.berdasarkan penghitungan sistematis dari aspek, domain, hingga nilai keseluruhan. dengan kategori predikat yang jelas dari "kurang" hingga "memuaskan".
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah kelompok informasi masyarakat di ntt
Jumlah data kelompok informasi masyarakat (kim) adalah jumlah unit kelompok informasi masyarakat yang terdata atau terorganisir di suatu wilayah atau periode waktu
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Data kelompok informasi masyarakat
Data kelompok informasi masyarakat (kim) mengacu pada data atau informasi yang dihasilkan, dikelola, dan disebarkan oleh lembaga layanan publik yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat guna memberdayakan dan menyalurkan informasi mengenai isu-isu pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat, serta memfasilitasi komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah kim berbasis digital yang dikukuhkan oleh dinas komunikasi dan informatika provinsi ntt
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi
Peringkat keterbukaan informasi bagi badan publik level provinsi adalah hasil evaluasi dan pemeringkatan terhadap kinerja keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh komisi informasi provinsi, dengan tujuan mengukur kepatuhan dan implementasi prinsip-prinsip keterbukaan informasi sesuai dengan uu kip
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
