Semua Dataset

Indikator ini menunjukkan apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada) yang secara resmi mengatur pelaksanaan dan implementasi e-government di wilayahnya.

Indikator ini mengukur berapa persen dari total layanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe), baik yang berupa layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan, yang telah menggunakan sertifikat elektronik sebagai bagian dari keamanan dan autentikasi dalam pelaksanaan layanan tersebut

Indikator ini mengukur berapa persen dari total perangkat daerah (pd) di suatu pemerintah daerah yang telah menggunakan atau menerapkan (mengimplementasikan) layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai dengan aturan dan standar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, terutama dalam konteks spbe (sistem pemerintahan berbasis elektronik).

Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan berapa banyak dari seluruh perangkat daerah (pd) di lingkungan pemerintah daerah yang telah memiliki website atau portal resmi yang memenuhi standar teknis, konten, dan keamanan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya kementerian kominfo atau komisi informasi).

Indikator ini menunjukkan berapa persen dari seluruh perangkat daerah (pd) seperti dinas, badan, atau lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang menggunakan akses internet dari dinas kominfo, dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah yang ada.

Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi (dalam persentase) dari perangkat daerah (opd/skpd) yang menggunakan layanan internet yang disediakan oleh dinas kominfo dan memenuhi standar kualitas tertentu.

Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo adalah ukuran sejauh mana perangkat daerah (opd/skpd) dalam suatu pemerintah daerah telah menggunakan jaringan internal dan/atau internet yang dikelola dan diamankan oleh dinas kominfo setempat.

Indeks kematangan spbe untuk pemda (termasuk provinsi ntt) adalah hasil evaluasi yang mencerminkan: sejauh mana tata kelola, kebijakan, dan penyelenggaraan layanan digital (spbe) sudah matang dan terintegrasi.berdasarkan penghitungan sistematis dari aspek, domain, hingga nilai keseluruhan. dengan kategori predikat yang jelas dari "kurang" hingga "memuaskan".

Kualitas layanan penyelenggaraan informasi publik adalah tingkat mutu dan efektivitas pelayanan yang diberikan oleh badan publik dalam menyediakan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan, kecepatan, kemudahan, dan akurasi informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (uu kip). berdasarkan survei permohonan informasi