Semua Dataset
Jelajahi koleksi lengkap dataset pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fitur pencarian dan filter yang mudah digunakan
Daftar Dataset
75 dataset tersedia
Jumlah anggaran penerimaan pembiayaan
Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun berikutnya, yang digunakan untuk menutup defisit atau membiayai belanja daerah.
Total realisasi surplus / defisit
Selisih antara jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dalam apbd.
Total anggaran surplus / defisit
Selisih antara jumlah pendapatan daerah dan belanja daerah dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dalam apbd.
Realisasi belanja bantuan keuangan
Belanja transfer pemda ke pemda lain atau desa, baik bersifat umum maupun khusus, untuk membantu kebutuhan fiskal dan/atau mendanai kegiatan tertentu sesuai aturan.
Anggaran belanja bantuan keuangan
Belanja transfer pemda ke pemda lain atau desa, baik bersifat umum maupun khusus, untuk membantu kebutuhan fiskal dan/atau mendanai kegiatan tertentu sesuai aturan.
Realisasi belanja bagi hasil
Belanja pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pemerintah desa berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggaran belanja bagi hasil
Belanja pemerintah daerah yang dialokasikan kepada pemerintah desa berdasarkan persentase tertentu dari penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jumlah realisasi belanja transfer
Total anggaran yang dialokasikan dalam apbd untuk transfer ke desa atau pemerintah daerah lain, baik dalam bentuk bagi hasil maupun bantuan keuangan, sesuai dengan ketentuan uu 1/2022, pp 12/2019, dan permendagri 77/2020.
Jumlah anggaran belanja transfer
Total anggaran yang dialokasikan dalam apbd untuk transfer ke desa atau pemerintah daerah lain, baik dalam bentuk bagi hasil maupun bantuan keuangan, sesuai dengan ketentuan uu 1/2022, pp 12/2019, dan permendagri 77/2020.