Semua Dataset

Pengeluaran daerah untuk pembelian/perolehan peralatan dan mesin yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, serta menambah aset tetap pemerintah daerah.

Penganggaran yang dilakukan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya

Penganggarkan yang dilakukan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pengeluaran daerah untuk pemberian uang/barang/jasa kepada pihak tertentu (pemerintah, lembaga, organisasi, atau kelompok masyarakat), yang sifatnya tidak wajib, tidak mengikat, tidak terus menerus, dan ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga utang yang timbul sebagai akibat dari penggunaan pinjaman dalam dan/atau luar negeri, baik berupa pinjaman obligasi daerah, pinjaman komersial, maupun pinjaman lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan..

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek dan tidak menambah aset tetap daerah.

Seluruh pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam apbd untuk membiayai urusan pemerintahan dan pelayanan publik, sesuai klasifikasi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.