Semua Dataset

Skor evaluasi pelaksanaan pengamanan informasi (evalpaminfo) adalah angka atau nilai yang diberikan sebagai hasil penilaian terhadap tingkat pelaksanaan pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah provinsi. skor ini mencerminkan seberapa efektif dan lengkap langkah-langkah pengamanan informasi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah tersebut.

Indeks keamanan informasi (ikami) adalah sebuah ukuran atau indeks yang digunakan untuk menilai dan memantau tingkat kesiapan, efektivitas, dan kematangan pengelolaan keamanan informasi di suatu organisasi atau institusi, khususnya di lingkungan pemerintahan atau badan publik.

Tingkat kematangan keamanan informasi (cyber security maturity/csm) adalah ukuran atau level yang menunjukkan sejauh mana sebuah organisasi, khususnya pemerintahan atau badan publik, telah mengelola dan mengimplementasikan kebijakan, proses, teknologi, dan kontrol keamanan informasi secara efektif dan terstruktur untuk melindungi aset digital dan informasi dari ancaman siber.

Indikator ini menunjukkan apakah pemerintah daerah telah mengeluarkan peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada) yang secara resmi mengatur pelaksanaan dan implementasi e-government di wilayahnya.

Indikator ini mengukur berapa persen dari total layanan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (spbe), baik yang berupa layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan, yang telah menggunakan sertifikat elektronik sebagai bagian dari keamanan dan autentikasi dalam pelaksanaan layanan tersebut

Indikator ini mengukur berapa persen dari total perangkat daerah (pd) di suatu pemerintah daerah yang telah menggunakan atau menerapkan (mengimplementasikan) layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus sesuai dengan aturan dan standar yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan, terutama dalam konteks spbe (sistem pemerintahan berbasis elektronik).

Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar adalah ukuran dalam bentuk persentase yang menunjukkan berapa banyak dari seluruh perangkat daerah (pd) di lingkungan pemerintah daerah yang telah memiliki website atau portal resmi yang memenuhi standar teknis, konten, dan keamanan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya kementerian kominfo atau komisi informasi).

Indikator ini menunjukkan berapa persen dari seluruh perangkat daerah (pd) seperti dinas, badan, atau lembaga di lingkungan pemerintah daerah yang menggunakan akses internet dari dinas kominfo, dibandingkan dengan jumlah total perangkat daerah yang ada.

Indikator ini mengukur seberapa besar proporsi (dalam persentase) dari perangkat daerah (opd/skpd) yang menggunakan layanan internet yang disediakan oleh dinas kominfo dan memenuhi standar kualitas tertentu.