Semua Dataset

Indeks penilaian mandiri reformasi birokrasi (pmprb) adalah instrumen evaluasi internal yang digunakan oleh inspektorat daerah untuk menilai secara mandiri kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungannya. indeks ini disusun berdasarkan komponen, indikator, dan eviden yang ditetapkan oleh kementerian panrb, meliputi area perubahan, pengungkit, dan hasil yang diharapkan dari reformasi birokrasi.

Jumlah pengangkatan asn sebagai tenaga fungsional adalah total banyaknya aparatur sipil negara (asn) yang diangkat dan ditetapkan dalam jabatan fungsional tertentu melalui mekanisme pengangkatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian/inpassing, maupun promosi jenjang jabatan fungsional.

Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti diklat penjenjangan dan substantif adalah total banyaknya aparatur sipil negara (asn) yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti serta tercatat sebagai peserta dalam pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan maupun diklat substantif sesuai dengan ketentuan pengembangan kompetensi jabatan fungsional

Peningkatan kapabilitas apip adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk menaikkan tingkat kemampuan aparat pengawasan intern pemerintah (apip) dalam melaksanakan fungsi pengawasan intern melalui penguatan peran, kompetensi, metodologi, tata kelola, serta kemandirian organisasi pengawasan, sesuai dengan kerangka penilaian kapabilitas apip (internal audit capability model/iacm) yang ditetapkan oleh bpkp

Persentase pengaduan masyarakat yang ditangani inspektorat daerah provinsi ntt adalah ukuran kinerja yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh inspektorat daerah provinsi ntt dengan jumlah keseluruhan pengaduan masyarakat yang diterima dalam periode tertentu

Persentase perangkat daerah yang dilakukan penilaian zona integritas adalah ukuran kinerja yang menunjukkan perbandingan antara jumlah perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi ntt yang telah mengikuti proses penilaian pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk) dan/atau wilayah birokrasi bersih melayani (wbbm) dengan jumlah seluruh perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian dalam periode tertentu.

Persentase reviu dokumen perencanaan adalah ukuran kinerja yang menunjukkan perbandingan antara jumlah dokumen perencanaan yang telah direviu oleh inspektorat daerah provinsi ntt dengan jumlah keseluruhan dokumen perencanaan yang wajib direviu pada periode tertentu

Keseluruhan satuan pendidikan jenjang sma/smk/slb yang berada di wilayah provinsi ntt baik negeri maupun swasta yang menjadi objek pembinaan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan menjadi kewenangan pemerintah provinsi untuk dilaksanakan fungsi pembinaan, pengendalian mutu, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan.