Dataset Sektoral

Persentase fasilitasi tugas dan fungsi dprd adalah tingkat capaian penyediaan dukungan, layanan, dan fasilitasi oleh sekretariat dprd terhadap pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dprd, yang diukur dalam bentuk persentase antara jumlah kegiatan/tugas dprd yang berhasil difasilitasi dibandingkan dengan jumlah seluruh kegiatan/tugas dprd yang direncanakan dalam periode tertentu.

Total wisatawan adalah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di kabupaten dan daya tarik wisata

Jumlah cabang olahraga prestasi dan pendidikan yang dibina pada sentra olahraga milik dinas kepemudaan dan olahraga prov ntt

Jumlah pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh dprd adalah total kegiatan pengawasan yang dilakukan dprd dalam periode tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah oleh kepala daerah dan perangkat daerah, guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, rencana pembangunan, serta kepentingan masyarakat.

Jumlah tata tertib dprd adalah total dokumen tata tertib (tatib) yang ditetapkan oleh dprd dalam suatu periode tertentu, sebagai aturan internal yang mengatur tata cara, mekanisme kerja, hak, kewajiban, serta kode etik anggota dan alat kelengkapan dprd.

Jumlah medali yang diraih cabang olahraga prestasi dan pendidikan di tingkat nasional maupun internasional

Jumlah peraturan daerah (perda) adalah total produk hukum daerah yang ditetapkan bersama oleh dprd dan kepala daerah dalam periode tertentu, baik berupa perda inisiatif dprd maupun perda usulan pemerintah daerah.

Jumlah reses dprd adalah total kegiatan reses yang dilaksanakan oleh anggota dprd dalam periode tertentu, yaitu masa di luar sidang atau rapat resmi dprd yang digunakan anggota untuk melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Jumlah kunjungan kerja kelembagaan dprd adalah total kegiatan kunjungan resmi yang dilakukan oleh dprd sebagai suatu kelembagaan dalam periode tertentu, baik ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga lain, dengan tujuan memperoleh masukan, melakukan koordinasi, konsultasi, studi banding, atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik.