Semua Dataset

Lain-lain pad yang sah adalah penerimaan daerah yang berasal dari sumber lain selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Populasi sapi perah adalah jumlah seluruh ternak sapi perah, baik yang sedang laktasi maupun non-laktasi, termasuk bibit yang digunakan dalam pembibitan kolektif yang memenuhi syarat teknis pembibitan sesuai ketentuan kementerian pertanian (permentan nomor 55/2006), yang telah tercatat melalui pendataan resmi pada tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, ataupun nasional.

Banyaknya pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada bumn dan bumd.

Banyaknya pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Populasi sapi potong lokal adalah jumlah keseluruhan ternak sapi potong yang tergolong sebagai ternak lokal, yaitu sapi hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di indonesia sampai generasi kelima atau lebih, serta telah beradaptasi dengan lingkungan dan/atau manajemen pemeliharaan setempat.

Jumlah pns berdasarkan golongan i menurut jenis kelamin pria adalah suatu data statistik yang menunjukkan jumlah pegawai negeri sipil (pns) yang termasuk dalam golongan i yang berjenis kelamin pria

Kontribusi wajib kepada daerah otonom yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Angka yang menggambarkan pencapaian pembangunan pemenuhan hak anak atas hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang.

Volume bbm yang diberikan subsidi oleh negara dalam suatu periode tertentu, sebagaimana disetujui dalam apbn (anggaran pendapatan dan belanja negara) atau peraturan terkait.