KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong penguatan tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi, integrasi data, dan pemanfaatan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Workshop Input Data PADDE SASANDO 2.0 Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung pada 22–23 Oktober 2026 bertempat di Hotel Harper, Kupang.
Kegiatan ini melibatkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT, perwakilan Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian Dalam Negeri, SKALA, serta perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Workshop ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan serta penginputan data pendapatan daerah melalui Dashboard Eksekutif, sekaligus mendorong terwujudnya sistem pelaporan yang tertib, transparan, akuntabel, dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Alwin Ferry Lumban Toruan, perwakilan Pusdatin Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa data harus menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Data yang dihimpun tidak boleh hanya berakhir sebagai statistik atau sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi harus mampu menggambarkan kondisi riil dan mendukung penentuan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.
“Data tidak boleh hanya menjadi statistik. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran yang jelas dan didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap Alwin.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan ekosistem Satu Data melalui pembagian peran dan kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga pemerintah desa. Kolaborasi antarinstansi diperlukan agar data yang dihasilkan memiliki kualitas, konsistensi, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi program pembangunan.
Menurutnya, data yang berkualitas harus mampu memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, termasuk dalam mengidentifikasi potensi pendapatan, memperkuat kapasitas fiskal, serta mendukung pemantauan program prioritas pemerintah. Dengan demikian, keberadaan dashboard tidak hanya berfungsi sebagai katalog data, tetapi menjadi instrumen strategis dalam proses pengambilan keputusan.
Sekda NTT: Aplikasi Pemerintahan Harus Menjadi Alat Kerja yang Terintegrasi
Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Fransiskus Sales Sodo, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPAD Provinsi NTT dan tim SKALA yang telah menginisiasi serta mendukung pengembangan PADDE SASANDO 2.0 sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pendapatan daerah.
Sekda menegaskan bahwa pengembangan aplikasi pemerintahan harus didasarkan pada proses bisnis yang jelas, terintegrasi, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Menurutnya, keberadaan aplikasi digital tidak akan memberikan hasil optimal apabila setiap perangkat daerah masih bekerja secara terpisah dan belum memiliki keterhubungan data yang memadai.
“Jangan sampai aplikasi kita hanya menjadi aplikasi penghimpun data. Yang kita inginkan adalah aplikasi yang menjadi alat kerja harian, sehingga data, progres pekerjaan, dan bukti pelaksanaan kegiatan dapat terhubung satu sama lain,” tegas Fransiskus dalam arahannya.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem digital pemerintah daerah membutuhkan kolaborasi antara Dinas Komunikasi dan Informatika, BPAD, Biro Organisasi, Inspektorat, serta seluruh perangkat daerah terkait. Sinergi tersebut diperlukan untuk memastikan proses bisnis, alur kerja, pengelolaan data, dan sistem monitoring berjalan secara terpadu.
Sekda juga menekankan bahwa digitalisasi harus mampu mendukung pekerjaan sehari-hari, termasuk pencatatan aktivitas, pemantauan perkembangan pekerjaan, penyediaan bukti pelaksanaan, dan penyajian informasi secara akurat serta tepat waktu.
Ia berharap aplikasi yang dikembangkan pemerintah daerah tidak sekadar digunakan untuk menghimpun data setelah pekerjaan selesai, melainkan menjadi sistem yang mendukung pelaksanaan tugas dan pemantauan secara langsung. Dengan pendekatan tersebut, pimpinan dapat mengetahui perkembangan pekerjaan dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk melakukan evaluasi.
Optimalisasi PAD untuk Memperkuat Kapasitas Fiskal Daerah
Dalam kesempatan yang sama, Sekda menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi Pemerintah Provinsi NTT, terutama kebutuhan pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
Menurutnya, peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai program dan kegiatan pembangunan.
“Upaya untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, termasuk melalui kegiatan yang kita laksanakan hari ini,” ujarnya.
Sekda mendorong seluruh pimpinan perangkat daerah untuk mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi PAD sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Upaya tersebut tidak hanya berfokus pada pajak dan retribusi daerah, tetapi juga perlu mempertimbangkan peluang kerja sama dengan pihak ketiga, pemanfaatan aset daerah, serta pengembangan model bisnis lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia turut mengingatkan pentingnya penguatan regulasi dan koordinasi lintas perangkat daerah agar potensi pendapatan yang tersedia dapat dikelola secara optimal. Identifikasi potensi harus didukung data yang akurat sehingga pemerintah daerah dapat menentukan langkah strategis berdasarkan peluang dan kondisi riil di lapangan.
Melalui PADDE SASANDO 2.0, pengelolaan data pendapatan diharapkan semakin terarah, sehingga potensi penerimaan dapat dipantau dan dievaluasi secara lebih sistematis untuk mendukung penguatan kapasitas fiskal Provinsi NTT.
Tertib Administrasi dan Akuntabilitas Menjadi Kunci
Selain optimalisasi pendapatan, Sekda mengingatkan pentingnya tertib administrasi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Pencatatan transaksi, penerimaan, pengeluaran, serta bukti pendukung harus dilakukan secara tepat waktu agar proses pertanggungjawaban berjalan dengan baik.
“Kalau menerima hari ini, catat hari ini. Bukti administrasinya juga harus tersedia hari ini,” tegasnya, mengingatkan pentingnya disiplin pencatatan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan.
Menurutnya, keterlambatan pencatatan dapat menyulitkan proses pencocokan data dan penyusunan laporan. Karena itu, kedisiplinan dalam melakukan pencatatan dan mengunggah data ke sistem perlu menjadi bagian dari budaya kerja setiap perangkat daerah.
Sekda juga mengusulkan agar sistem digital dilengkapi fitur notifikasi atau pengingat bagi perangkat daerah yang belum melakukan pembaruan maupun penginputan data. Fitur tersebut diharapkan dapat mempermudah monitoring dan mendorong konsistensi pembaruan data, termasuk ketika tidak terdapat perubahan nilai pendapatan.
Dengan dukungan sistem monitoring yang baik, pimpinan daerah dapat mengetahui perkembangan pengelolaan pendapatan secara lebih cepat dan tepat sebagai bahan evaluasi serta pengambilan keputusan.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili oleh Kepala Bidang Pendapatan II, Lusi Tiwe. Materi yang dibawakan berjudul “Sistem Pelaporan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah.”
Materi ini menekankan pentingnya sistem pelaporan yang tertib, akurat, dan akuntabel dalam mendukung pengelolaan pendapatan daerah. Pelaporan yang baik menjadi bagian penting dalam memantau perkembangan realisasi pendapatan, mengevaluasi kinerja perangkat daerah, serta menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan langkah tindak lanjut.
Melalui penguatan sistem pelaporan, perangkat daerah diharapkan mampu memastikan bahwa data yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya, diperbarui secara konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas pelaporan juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
Materi kedua mengangkat tema “Dashboard Eksekutif Pemerintah Daerah: Transformasi Data Menjadi Informasi Strategis untuk Pengambilan Kebijakan Berbasis Bukti.” Sesi ini dimoderatori oleh Wydia dari Tim SKALA Pusat.
Pembahasan berfokus pada pemanfaatan Dashboard Eksekutif untuk mengolah data menjadi informasi strategis yang mudah dipahami dan digunakan oleh pimpinan dalam menentukan arah kebijakan. Data yang tersaji secara terstruktur diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memantau perkembangan pendapatan, mengidentifikasi potensi dan kendala, serta merumuskan langkah tindak lanjut berdasarkan kondisi yang tercermin dalam data.
Dashboard Eksekutif juga diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara penyediaan data dan kebutuhan pengambilan keputusan. Dengan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh pihak yang berwenang, proses monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih efektif.
Kedua materi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pemahaman peserta mengenai hubungan antara sistem pelaporan, kualitas data, dan pemanfaatan informasi untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah.
Pengisian Data dan Pembagian Kelas Perangkat Daerah
Setelah sesi pemaparan materi, workshop dilanjutkan dengan penjelasan teknis pengisian PAD dalam Dashboard Eksekutif serta sesi tanya jawab. Sesi ini dibawakan oleh Pranata Komputer Bidang Akuntansi BPAD Provinsi NTT, Rudy Wahono.
Peserta kemudian mengikuti pembagian kelas untuk pendalaman teknis penginputan data PAD dan pengelolaan Dashboard Eksekutif. Pembagian kelas dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang lebih terarah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik data masing-masing perangkat daerah.
Peserta berasal dari berbagai perangkat daerah, antara lain Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BPAD, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta perangkat daerah lainnya.
Melalui sesi ini, peserta diharapkan semakin memahami mekanisme penginputan data yang benar, menjaga konsistensi pembaruan, dan meningkatkan koordinasi dalam penyediaan data pendapatan daerah.
Kolaborasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Data yang Berkelanjutan
Melalui Workshop Input Data PADDE SASANDO 2.0, Pemerintah Provinsi NTT diharapkan semakin memperkuat komitmen terhadap tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.
Keberhasilan implementasi sistem ini tidak hanya diukur dari tersedianya data dalam dashboard, tetapi juga dari kualitas data, konsistensi pembaruan, integrasi antarsistem, serta kemampuan informasi tersebut dalam mendukung perumusan kebijakan dan peningkatan PAD.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan mitra pembangunan seperti SKALA menjadi bagian penting dalam mendorong transformasi digital pemerintahan yang berkelanjutan. Dukungan seluruh perangkat daerah juga diperlukan agar data yang dihasilkan tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi benar-benar digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan.
Dengan pengelolaan data yang semakin baik, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan mampu mengidentifikasi potensi pendapatan secara lebih optimal, memperkuat kapasitas fiskal daerah, serta menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTT.
Penulis : Adolf Naikofi
Editor : Nini Kiak
