Dataset Sektoral
Jelajahi koleksi lengkap data statistik sektoral pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan fitur pencarian dan filter yang mudah digunakan
Daftar Dataset
45 dataset tersedia
Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan...
Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum adalah ukuran seberapa baik produk hukum daerah yang ditetapkan, layanan bantuan hukum yang diberikan dan layanan informasi produk hukum yang disajikan.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Data penetapan tarif batas atas pengelolaan air minum...
Tarif batas atas (tba) pengelolaan air minum provinsi ntt adalah nilai nominal rupiah tertinggi yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar maksimal harga jual air per meter kubik yang boleh dipungut oleh penyelenggara sistem penyediaan air minum (spam/pdam) di seluruh kabupaten/kota di wilayah nusa tenggara timur.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan...
Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ukuran seberapa baik produk hukum daerah yang dibentuk dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Data kuota bbm bersubsidi provinsi ntt
Data kuota bbm bersubsidi provinsi ntt merujuk pada alokasi volume bahan bakar tertentu (khususnya bio solar dan pertalite) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas) untuk wilayah nusa tenggara timur dalam kurun waktu satu tahun.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas
Persentasi rancangan produk hukum yang berkualitas adalah ukuran seberapa baik rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang disusun.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi...
Persentase layanan bantuan hukum dan informasi hukum adalah ukuran seberapa baik pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada pemohon/anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang diihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah instruksi gubernur
Instruksi gubernur adalah instruksi yang dikeluarkan oleh seorang gubernur kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait di wilayah yang ia pimpin.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah keputusan gubernur pembentukan panitia
Keputusan gubernur pembentukan panitia adalah penetapan keanggotaan panitia pelaksana kegiatan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah keputusan gubernur pembentukan tim
Keputusan gubernur pembentukan tim dalah penetapan tim pelaksana kegiatan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum
Persentase kualitas produk hukum, layanan hukum dan layanan informasi produk hukum adalah ukuran seberapa baik produk hukum daerah yang ditetapkan, layanan bantuan hukum yang diberikan dan layanan informasi produk hukum yang disajikan.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Data penetapan tarif batas atas pengelolaan air minum (tertinggi) provinsi ntt
Tarif batas atas (tba) pengelolaan air minum provinsi ntt adalah nilai nominal rupiah tertinggi yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar maksimal harga jual air per meter kubik yang boleh dipungut oleh penyelenggara sistem penyediaan air minum (spam/pdam) di seluruh kabupaten/kota di wilayah nusa tenggara timur.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Persentase jumlah produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah ukuran seberapa baik produk hukum daerah yang dibentuk dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Data kuota bbm bersubsidi provinsi ntt
Data kuota bbm bersubsidi provinsi ntt merujuk pada alokasi volume bahan bakar tertentu (khususnya bio solar dan pertalite) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui badan pengatur hilir minyak dan gas bumi (bph migas) untuk wilayah nusa tenggara timur dalam kurun waktu satu tahun.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase rancangan produk hukum yang berkualitas
Persentasi rancangan produk hukum yang berkualitas adalah ukuran seberapa baik rancangan produk hukum daerah berupa peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang disusun.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Persentase layanan dan bantuan hukum serta layanan informasi hukum
Persentase layanan bantuan hukum dan informasi hukum adalah ukuran seberapa baik pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada pemohon/anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang diihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah instruksi gubernur
Instruksi gubernur adalah instruksi yang dikeluarkan oleh seorang gubernur kepada masyarakat atau pihak-pihak terkait di wilayah yang ia pimpin.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah keputusan gubernur pembentukan panitia
Keputusan gubernur pembentukan panitia adalah penetapan keanggotaan panitia pelaksana kegiatan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
Jumlah keputusan gubernur pembentukan tim
Keputusan gubernur pembentukan tim dalah penetapan tim pelaksana kegiatan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.
