Semua Dataset

Jumlah warga yang terkena dampak penegakan perda dan perkada adalah total individu atau kelompok masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terdampak akibat pelaksanaan penegakan peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam periode tertentu.

Pelaksanaan penegakan perda menggunakan sarpras sesuai standar adalah kegiatan penegakan peraturan daerah (perda) oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) yang dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana (sarpras) operasional sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis.

Penegakan perda sesuai sop adalah seluruh proses pelaksanaan tugas satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam menegakkan peraturan daerah (perda) yang dilakukan dengan berpedoman pada standar operasional prosedur (sop) yang telah ditetapkan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.

Jumlah sop dalam penegakan perda dan perkada serta penanganan gangguan trantibum adalah total standar operasional prosedur (sop) yang disusun, ditetapkan, dan diterapkan oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) sebagai pedoman kerja dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah (perda), peraturan kepala daerah (perkada), serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum).

Jumlah ppns adalah total penyidik pegawai negeri sipil (ppns) yang secara resmi diangkat dan memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah (perda) maupun peraturan kepala daerah (perkada) di satuan polisi pamong praja.

Jumlah perda/perkada yang ditegakkan adalah total peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada) yang dilaksanakan penegakannya oleh satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam periode tertentu melalui kegiatan pembinaan, pengawasan, patroli, penindakan, maupun penyelesaian pelanggaran.

Jumlah sarana prasarana minimal yang dipenuhi adalah total ketersediaan fasilitas, peralatan, dan infrastruktur dasar yang wajib dimiliki serta berfungsi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan satuan polisi pamong praja (satpol pp) sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman teknis pemerintah.

Jumlah patroli petugas satpol pp pemantauan dan penyelesaian pelanggaran k3 dalam 1 bulan adalah total kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh aparat satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam rangka melakukan pemantauan, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban, ketenteraman, dan kebersihan (k3) di wilayah daerah, yang dihitung selama periode satu bulan kalender.

Jumlah aparat satuan polisi pamong praja adalah total personel atau pegawai yang secara resmi berstatus sebagai anggota satuan polisi pamong praja (satpol pp) pada suatu daerah dalam periode tertentu. aparat satpol pp mencakup personel yang diangkat melalui mekanisme kepegawaian daerah, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai non-pns/tenaga kontrak, yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.