Semua Dataset

Jumlah sumber daya manuasia (sdm) yang bekerja di perpustakaan, baik yang memiliki latar belakang pendidikan kepustakawanan maupun tidak, yang ditugaskan untuk menyelenggarakan layanan dan pengelolaan perpustakaan dalam hal ini disebut sebagai pustakawan.

Keputusan gubernur adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.

Bagian dari pos "lain-lain pendapatan daerah yang sah" berupa penerimaan daerah dari pihak lain (pusat, daerah lain, masyarakat, badan usaha, atau luar negeri) yang diberikan secara sukarela, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali.

Lokasi potensi dan pemanfaatan sumber daya alam pada tingkat kabupaten/kota, yang memuat informasi jenis komoditi, potensi, produktivitas, dan produksi per kabupaten dalam periode tertentu.

Jumlah patroli petugas satpol pp pemantauan dan penyelesaian pelanggaran k3 dalam 1 bulan adalah total kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh aparat satuan polisi pamong praja (satpol pp) dalam rangka melakukan pemantauan, pencegahan, penindakan, serta penyelesaian pelanggaran yang berkaitan dengan ketertiban, ketenteraman, dan kebersihan (k3) di wilayah daerah, yang dihitung selama periode satu bulan kalender.

Peraturan gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melaksanakan kewenangan.

Kota layak anak (kla) adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak, dengan mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.

Populasi ayam buras adalah jumlah keseluruhan ternak ayam buras (ayam bukan ras atau ayam kampung) yang hidup dan dipelihara di suatu wilayah administratif selama periode tertentu, sebagaimana tercatat melalui pendataan resmi oleh instansi terkait sesuai juknis pengumpulan dan penyajian data peternakan, dirjen pkh (keputusan dirjen pkh nomor 14087/kpts/ot.040/f/11/2019).

Total penerimaan daerah yang berasal dari hibah, dana darurat, bagi hasil pajak provinsi, dana penyesuaian/keistimewaan, bantuan keuangan antar daerah, serta penerimaan sah lainnya sesuai peraturan