Semua Dataset

Banyaknya pegawai/aparatur sipil negara yang telah mengikuti serta lulus bimbingan teknis pengembangan kompetensi teknis dan fungsional (non klasikal)

Koleksi daerah yang dihimpun meliputi informasi dalam bentuk karya tulis, cetak, dan rekam (termasuk terbitan pemerintah daerah, hasil penelitian, materi kepariwisataan dan kebudayaan daerah, arsip pemerintah, serta koleksi yang memiliki nilai pendidikan dan kekhasan lokal) yang dikumpulkan oleh perpustakaan daerah untuk melestarikan dan menyebarluaskan budaya lokal.

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dprd dengan persetujuan bersama kepala daerah

Populasi kuda adalah jumlah total ternak kuda yang hidup dan dipelihara dalam suatu wilayah administratif pada periode waktu tertentu, sebagaimana dicatat melalui pendataan resmi (misalnya oleh direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan, kementerian pertanian, melalui badan statistik seperti bps dan instansi per wilayah).

Penerimaan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (apbn) melalui mekanisme transfer ke daerah (tkd)

Banyaknya pns yang telah mengikuti dan lulus pelatihan struktural kepemimpinan pengawas.

Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti yang dikelola oleh dinas sosial provinsi ntt

Populasi babi adalah jumlah keseluruhan ternak babi yang hidup dan dipelihara pada suatu wilayah administratif dalam periode tertentu, termasuk babi lokal, impor, dan persilangan, sebagaimana tercatat melalui sistem pendataan resmi sesuai juknis pengumpulan dan penyajian data peternakan dirjen pkh tahun 2019.

Jumlah aparat satuan polisi pamong praja adalah total personel atau pegawai yang secara resmi berstatus sebagai anggota satuan polisi pamong praja (satpol pp) pada suatu daerah dalam periode tertentu. aparat satpol pp mencakup personel yang diangkat melalui mekanisme kepegawaian daerah, baik yang berstatus pegawai negeri sipil (pns) maupun pegawai non-pns/tenaga kontrak, yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman, serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.