Semua Dataset

Banyaknya asn yang telah mengikuti dan lulus sertifikasi kompetensi bagi personel lainnya skema ppk tipe b lingkup pemkab/kota se-ntt

Banyaknya asn yang telah mengikuti dan lulus sertifikasi kompetensi bagi personel lainnya skema ppk tipe b lingkup pemprov ntt

Banyaknya asn yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah (pbjp) level 1 lingkup pemkab/kota se-ntt

Banyaknya asn yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi pengadaan barang/jasa pemerintah (pbjp) level 1 lingkup pemprov ntt

Banyaknya calon pegawai negeri sipil (cpns) yang telah mengikuti dan lulus pelatihan dasar cpns.

Jumlah warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan tingkat nasional merupakan data yang menunjukkan total ekspresi, pengetahuan, keterampilan, praktik, dan/atau tradisi yang telah melalui proses verifikasi serta ditetapkan secara resmi oleh menteri sebagai warisan budaya takbenda indonesia dalam suatu periode tertentu.warisan budaya takbenda adalah hasil praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, serta keterampilan—beserta instrumen, benda, artefak, dan ruang budaya yang terkait dengannya—yang diakui oleh masyarakat, kelompok, dan/atau perseorangan sebagai bagian dari warisan budaya mereka, diwariskan dari generasi ke generasi, serta senantiasa diciptakan kembali untuk memperkuat identitas dan kebersamaan.definisi ini merujuk pada undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 106 tahun 2013 tentang warisan budaya takbenda indonesia.

Fasilitasi keprotokolan adalah bentuk dukungan yang diberikan pemerintah untuk memastikan penyelenggaraan acara kenegaraan maupun acara resmi berjalan tertib, sesuai aturan, dan menghormati kedudukan serta jabatan yang terlibat. fasilitasi ini mencakup aspek teknis, administratif, koordinatif, serta penyusunan pedoman dan penyediaan sarana keprotokolan. dengan adanya fasilitasi, kegiatan keprotokolan dapat dilaksanakan secara profesional, terstandar, dan mendukung citra serta wibawa lembaga pemerintahan.

Kegiatan silaturahmi dan pembinaan masyarakat diaspora ntt di luar wilayah ntt pada dasarnya merupakan program yang difasilitasi pemerintah (kemendagri, pemprov ntt, maupun perwakilan ri) untuk mempererat hubungan emosional, sosial, dan budaya antara masyarakat asal ntt yang berada di luar wilayah ntt dengan daerah asalnya.

Penanganan masalah diaspora ntt di luar wilayah ntt ini dilakukan melalui koordinasi dan program lintas kementerian terkait. upaya tersebut meliputi peningkatan keterampilan pekerja migran asal ntt, penanganan masalah keimigrasian, serta perlindungan dan pembinaan diaspora agar mereka dapat hidup dan bekerja secara aman dan produktif di luar daerah asalnya.