Dataset Sektoral

Indeks pembangunan ketenagakerjaan (ipk) adalah ukuran komposit yang menilai keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan di suatu wilayah dengan mengukur indikator utama dan 25 sub indikatornya

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Orang yang terkena kasus phk (pemutusan hubungan kerja) adalah seorang karyawan atau pekerja yang hubungan kerjanya dengan perusahaan telah berakhir karena suatu hal tertentu, sehingga hak dan kewajibannya antara pekerja dan pengusaha ikut berakhir. phk bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti alasan hukum (pensiun, pkwt berakhir), keputusan pengadilan, kesalahan berat pekerja, pengunduran diri, atau efisiensi perusahaan, dan karyawan yang di-phk berhak mendapatkan kompensasi sesuai undang-undang

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Phk adalah singkatan dari pemutusan hubungan kerja, yaitu pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban di antara keduanya, yang diatur oleh hukum ketenagakerjaan. kasus phk adalah setiap perkara atau permasalahan yang timbul akibat pemutusan hubungan kerja tersebut, mulai dari alasan terjadinya phk, prosesnya, hingga hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan dan pekerja.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Anjuran mediasi ketenagakerjaan adalah penetapan tertulis dari mediator hubungan industrial yang diberikan kepada pihak-pihak yang berselisih dalam suatu perselisihan hubungan industrial setelah upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan. anjuran ini berfungsi sebagai saran penyelesaian yang berlandaskan pada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, serta menjadi langkah wajib sebelum perselisihan tersebut dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, seperti gugatan ke pengadilan hubungan industrial

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Banyaknya hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah proses musyawarah atau negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan pertentangan antara pengusaha dan pekerja/buruh, atau antar serikat pekerja, melalui berbagai tahapan seperti perundingan bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau gugatan ke pengadilan hubungan industrial (phi)

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Jumlah balai latihan kerja (blk) adalah angka atau data yang menunjukkan berapa banyak institusi atau fasilitas pelatihan kerja yang ada dan tercatat di suatu wilayah, seperti kota, provinsi, atau negara. data ini digunakan untuk memantau keberadaan dan sebaran blk yang berfungsi memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan tenaga kerja agar siap memasuki dunia kerja atau usaha mandiri.

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Antar kerja antar daerah (akad) adalah sistem atau proses pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan antar daerah provinsi di wilayah indonesia. program ini bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja yang berada di provinsi lain, sehingga tenaga kerja dapat ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keterampilan mereka, baik melalui lembaga penempatan tenaga kerja milik pemerintah maupun swasta (untuk tenaga kerja perempuan)

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.

Antar kerja antar daerah (akad) adalah sistem atau proses pelayanan penempatan tenaga kerja yang dilakukan antar daerah provinsi di wilayah indonesia. program ini bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja yang berada di provinsi lain, sehingga tenaga kerja dapat ditempatkan di tempat yang sesuai dengan keterampilan mereka, baik melalui lembaga penempatan tenaga kerja milik pemerintah maupun swasta. (untuk tenaga kerja laki-laki)

Detail data untuk versi 2.0 belum tersedia, hanya data versi 1.0 yang tersedia.