Dinas Kominfo bersama BPS dan SKALA berkolaborasi mengadakan Workshop Desk Data Set Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Harper selama 3 hari, mulai tanggal 02 – 04 September 2025, dan dihadiri oleh 31 perwakilan perangkat daerah antara lain: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta Perwakilan dari masing-masing perangkat daerah lainnya.
“Penyelenggaraan statistik sektoral setiap instansi pemerintah dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan statistik sektoral yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah harus memenuhi kaidah-kaidah statistik terutama dalam standardisasi konsep/definisi, klasifikasi, serta alat ukur yang digunakan. Statistik sektoral merupakan aspek penting dalam perumusan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan juga dalam pengambilan kebijakan pembangunan daerah.
Kualitas data statistik sektoral menjadi penting untuk menjamin data yang dihasilkan tepat dalam pemanfaatannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT selaku Walidata terus melakukan berbagai strategi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral. Penguatan kegiatan statistik sektoral diselenggarakan secara kolaborasi dengan berbagai stakeholder, NGO, maupun Forum Satu Data Provinsi NTT,” jelas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Frederik C. P. Koenunu sekaligus membuka acara.
“Workshop Desk Data Set Perangkat Daerah Tahun 2025 hadir sebagai media memastikan seluruh input data sesuai dengan tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan perangkat daerah. Kegiatan ini memberikan pemutakhiran variabel data set prioritas seluruh organisasi perangkat daerah sebanyak 1.138 variabel untuk analisis kebutuhan pemenuhan SPM dan perencanaan daerah tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini memastikan keterpaduan data perangkat daerah dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD 2025–2029, serta meningkatkan kualitas penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah berbasis data untuk pemenuhan layanan dasar dan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion),” jelas Indra Achmad Sofian Souri dari BPS.
Seluruh kegiatan diakhiri dengan penandatanganan pakta integritas kesepakatan penginputan data statistik sektoral di Portal Sasando yang ditandatangani oleh perwakilan perangkat daerah bersama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata.
Penulis: Ruth Ria (Pranata Humas Ahli Pertama)
Penyunting: Ita Kana (Plh. Kabid Statistik)
.jpeg)