Kajian & Penelitian
Provinsi NTT

Judul : Jurnal Statistika TerapanISSN : 2807-6214 (media online)Edisi : Volume 5 Nomor 2, Desember 2025Penerbit : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

30 Jun 2026 · Vol 6 No 1

Menghadapi tantangan ke depan, perlu dirumuskan strategi membangun perekonomian wilayah perbatasan Indonesia-Timor Leste dengan karakteristik geografis dan ekonomi yang khas. Beberapa masalah saat ini, adalah: secara ekonomi dan sosial budaya ditemukan minimnya sarana prasarana, tingginya angka kemiskinan, rendahnya aksesibilitas, dan rendahnya SDM, secara keamanan, belum disepakati garis batas dengan negara tetangga, serta terbatasnya jumlah aparat dan sarana prasarana sehingga muncul kegiatan ilegal, belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam, belum optimalnya kerja sama antar negara terkait pengelolaan perbatasan, dan belum optimal pengelolaan potensi ekonomi. Alternatif kebijakan yang diusulkan, yaitu: menyiapkan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi, memfasilitasi beberapa kawasan yang lokasinya memiliki akses ke pasar global, menguatkan kerja sama ekonomi antara Pemerintah Provinsi NTT dengan Republik Demokrasi Timor Leste (RDTL), dan menyiapkan usulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ke Pemerintah Pusat.

21 May 2026 · PDF

Provinsi NTT sedang mendorong implementasi Satu Data Indonesia dengan penguatan metadata statistik sebagai komponen kunci untuk menjamin keterpaduan dan kualitas data sektoral. Namun, Perangkat Daerah menghadapi kendala seperti minimnya jabatan fungsional statistisi, lemahnya transfer pengetahuan akibat rotasi ASN tanpa dokumentasi yang memadai, serta ketiadaan SOP internal yang baku. Metadata juga belum diintegrasikan dalam sistem analitik untuk mendukung pengambilan keputusan. Policy brief ini merekomendasikan penambahan formasi JF Statistisi di seluruh OPD, pelatihan dan bimtek rutin yang melibatkan kerja sama dengan pihak swasta, penguatan SOP dan dokumentasi internal, serta pembangunan dashboard sektoral interaktif untuk memperkuat tata kelola data berbasis bukti. Dengan strategi ini, diharapkan metadata tidak hanya sekadar kewajiban administratif tetapi menjadi fondasi bagi pengambilan keputusan yang lebih akurat dan transparan.

21 May 2026 · PDF

Manajemen talenta merupakan unsur penting dalam penguatan sistem merit dan profesionalitas ASN. Penerapannya secara konsisten merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi guna mendukung pencapaian Visi-Misi Kepala Daerah periode 2025-2029. Upaya ke arah ini telah dimulai dengan disahkannya Pergub tentang Manajemen Talenta. Namun, hingga kini implementasinya belum berjalan secara efektif karena sejumlah permasalahan seperti data yang belum terintegrasi, penilaian kinerja yang belum objektif, Pergub yang belum operasional, dan tidak adanya kebijakan afirmatif bagi ASN perempuan. Penerapannya yang belum optimal bukan hanya menghambat penguatan kapasitas birokrasi, tetapi juga berisiko memperpanjang praktik-praktik non-merit yang tidak inklusif dan tidak adil. Terus bergantung pada praktik seleksi terbuka juga dianggap mahal dan rentan terhadap politisasi dan favoritisme. Karena itu, perlu disiapkan sistem data ASN yang terintegrasi, indikator kinerja yang terukur, pedoman operasional, serta kebijakan afirmatif yang inklusif dan adil. Dengan percepatan implementasi manajemen talenta yang berkeadilan dan inklusif, Pemerintah Provinsi NTT dapat membangun birokrasi yang tidak saja adaptif, kompeten, dan profesional, tetapi juga berkeadilan.

21 May 2026 · PDF

Mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara yang diamanatkan dalam Undang Undang dan pemerintah wajib menyediakannya. Sebagai warga negara tentunya setiap masyarakat Nusa Tenggara Timur juga mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Dengan diterapkannya Standar Pelayanan Minimal (SPM) memberikan angin segar terhadap peningkatan kualitas, jenis dan mutu pelayanan kesehatan. Namun, dalam penyelenggaraannya terdapat berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjamin hak masyarakat khususnya pada pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia penyelenggara layanan kesehatan yang ada pada puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dalam menunjang dan mendukung tercapainya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat. Kekurangan SDM kesehatan inilah yang menjadi PR besar bagi pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM kesehatan pada puskesmas untuk memberikan jaminan terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas. Untuk itu, perlu adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan vokasi dan profesi bidang kesehatan untuk meningkatkan jumlah dan kualitas SDM kesehatan di Indonesia.

21 May 2026 · PDF

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam siklus pengelolaan keuangan publik. Dokumen perencanaan akan menjadi dasar dari berbagai kebijakan dan keputusan strategis di tingkat daerah, mulai dari penentuan arah pembangunan hingga pengalokasian anggaran. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran secara digital. Masalah yang ditemui adalah: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) belum digunakan sejak awal proses penyusunan dokumen perencanaan, kualitas dokumen perencanaan menjadi rendah karena tidak berbasiskan data yang valid dan tidak didukung oleh sistem yang seharusnya menjadi alat bantu dalam analisis dokumen perencanaan, dan SIPD ewalidata belum digunakan dikarenakan Perangkat Daerah masih belum melakukan input pada sistem. Hal ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas belanja publik dan belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran. Untuk menjawab permasalahan ini, dibutuhkan alternatif kebijakan kebijakan, yaitu: mendorong pemanfaatan fitur SIPD-RI secara maksimal, khususnya untuk penyusunan dokumen perencanaan sejak tahap awal hingga penganggaran, melaksanakan pelatihan teknis secara berkala bagi aparatur perencana daerah khususnya admin Perangkat Daerah, dan memberikan penguatan terkait Satu data Indonesia Tingkat Provinsi NTT khususnya terkait pengelolaan data pada SIPD ewalidata.

21 May 2026 · PDF