Kajian & Penelitian
Provinsi NTT

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sendiri adalah forum penting dimana partisipasi penyandang disabilitas seharusnya memastikan aspirasi dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah, menghasilkan pembangunan yang benar-benar inklusif, relevan dan layanan publik yang aksesibel bagi semua. Meskipun kerangka hukum dan inisiatif seperti MUSIK KEREN telah ada, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jaminan pemenuhan hak dan partisipasi bermakna bagi penyandang disabilitas dalam proses Musrenbang masih belum optimal. Berbagai hambatan seperti aksesibilitas fisik dan informasi, metode komunikasi yang belum inklusif, serta kurangnya pelibatan aktif dari Organisasi Penyandang Disabilitas menyebabkan partisipasi sering kali bersifat seremonial dan kebutuhan mereka terabaikan dalam RKPD dan APBD. Kondisi ini menghambat pencapaian pembangunan berkelanjutan yang tidak meninggalkan seorang pun. Oleh karena itu, melalui Policy Brief ini menawarkan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah untuk secara sistematis mengatasi hambatan tersebut, memastikan partisipasi bermakna, dan meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar penyandang disabilitas melalui proses perencanaan pembangunan yang lebih inklusif.

20 May 2026 · PDF

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2021 - 2024 jumlah kejadian bencana alam di Provinsi Nusa Tenggara Timur terjadi sebanyak 304 kejadian bencana. Policy brief ini membahas SPM bidang kesehatan untuk pemerintah provinsi pada jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi. Tahun 2024 kinerja SPM Bidang Kesehatan Provinsi baru mencapai 96,67% (kategori Tuntas Utama), hal ini dipengaruhi tidak tercapainya indikator kinerja pelayanan kesehatan bagi penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi baru mencapai 93,33 dari target 100%, di mana indikator yang tidak tercapai adalah persentase pencapaian mutu layanan dasar dengan capaian 66,65%. Beberapa permasalahan yang ditemukan adalah lemahnya regulasi daerah dan keterbatasan anggaran, koordinasi antar klaster belum optimal dan keterbatasan Sumber Daya manusia (SDM) dan logistik kesehatan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah penguatan regulasi, ketersediaan logistik, Peningkatan Koordinasi dan Kolaborasi serta peningkatan kapasitas SDM.

20 May 2026 · PDF

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam semua tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan. Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 memberikan arah yang jelas tentang sasaran dan indikator untuk pencapaian prioritas nasional pembangunan kesetaraan gender demikian juga dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 mengamanatkan kepada kabupaten/ kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG). Kebijakan ini mengidentifikasi masalah yang di hadapi Pemerintah Provinsi NTT yaitu terbatasnya pemahaman akan PUG, minimnya ketersediaan data terpilah gender, belum optimalnya pelaksanaan PPRG di perangkat daerah dan belum optimalnya kelembagaan PUG. Maka kebijakan ini memberikan rekomendasi yaitu : merevitalisasi kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja) PUG, memperkuat forum satu data di daerah, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG.

20 May 2026 · PDF

Provinsi Nusa Tenggara Timur menempati posisi ketiga tertinggi dalam persentase kemiskinan mencapai 19,48% di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat menurut sumber data Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu berdampak pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pemuda di NTT, hasil survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024 mencapai 3,02%. Ada beberapa faktor yang menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka terjadi karena kesenjangan keterampilan dan pendidikan, ketidaksesuaian antara kebutuhan pasar kerja dengan kualifikasi tenaga kerja, serta jumlah lapangan kerja yang tidak mencukupi. Pemerintah Provinsi NTT berupaya untuk meningkatkan perkembangan wirausaha muda dalam mengatasi pengangguran terbuka. Namun menghadapi kendala adalah Ketersediaan data penerima bantuan permodalan wirausaha muda yang akurat dan memadai dibutuhkan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, bagi Instansi/OPD terkait Dinas Kepemudaan dan Olahraga bersama Dinas Sosial dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, ketersediaan dan akurasi data tersebut dapat menjadi sebuah solusi bagi OPD terkait sebagai sumber daya penunjang, peningkatan komitmen pengambil keputusan, serta peran kelembagaan dan regulasi dalam mendukung proses pembangunan sistem informasi dan data menjadi sangat penting sebagai salah satu parameter pengembangan wirausaha muda dalam mengatasi masalah pengangguran terbuka juga usaha mengurangi angka kemiskinan di NTT.

20 May 2026 · PDF

Data (Simfoni, 2025) menunjukkan bahwa kasus dan korban kekerasan perempuan di NTT sangat memprihatinkan. Pada tahun 2024, jumlah kekerasan perempuan di NTT berjumlah 627 kasus dengan korban berjumlah 633 orang perempuan. Fakta ini mestinya membutuhkan kerja kolaborasi berbagai pihak untuk mencegah dan menangani kekerasan perempuan. Salah satu lembaga penting yang sejatinya berperan dalam upaya ini adalah lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK merupakan lembaga yang menjadi mitra pemerintah dan lembaga kemasyarakatan yang melaksanakan program-program PKK. Pembentukan Tim Penggerak PKK terdapat di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan. Penanganan kekerasan perempuan telah menjadi isu penting yang membutuhkan penanganan serius di NTT. Secara regulasi hal ini diwujudkan dengan adanya Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Secara kelembagaan, pemerintah juga telah membentuk lembaga UPTD PPA yang bertugas memberikan pelayanan kepada korban kekerasan termasuk perempuan dan anak. Policy brief ini bertujuan untuk menginisiasi optimalisasi peran PKK. Sehingga diperlukan kebijakan optimalisasi peran kader PKK dalam pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan di NTT.

20 May 2026 · PDF

One Product One Village (OVOP) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program OVOP dapat diterapkan dalam banyak kebijakan sektoral seperti melalui pengembangan IKM/UMK, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, mendorong sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program One Village One Product (OVOP), mengembangkan produk unggulan dari tiap desa sesuai potensi lokal dengan hilirisasi komoditas menjadi kunci agar IKM/UMK bisa naik kelas dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Adapun permasalahan yang diidentifikasi yakni belum adanya pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IMK/UMK, belum ada pembahasan terkait skema hilirisasi produk OVOP, masih terbatas jangkauan pemasaran produk OVOP dan belum adanya roadmap terkait pengembangan program OVOP. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang disarankan yakni melakukan pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IMK/UMK di setiap desa, membentuk satgas hilirisasi OVOP dilengkapi dengan dokumen teknis terkait proses pelaksanaan yang melibatkan perangkat daerah terkait, memperluas jangkauan pemasaran produk OVOP dan menyusun roadmap program OVOP.

20 May 2026 · PDF