Kajian & Penelitian
Provinsi NTT

One Product One Village (OVOP) adalah suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Program OVOP dapat diterapkan dalam banyak kebijakan sektoral seperti melalui pengembangan IKM/UMK, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena, mendorong sinergi lintas sektor untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui program One Village One Product (OVOP), mengembangkan produk unggulan dari tiap desa sesuai potensi lokal dengan hilirisasi komoditas menjadi kunci agar IKM/UMK bisa naik kelas dan memperkuat daya saing ekonomi daerah. Adapun permasalahan yang diidentifikasi yakni belum adanya pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IMK/UMK, belum ada pembahasan terkait skema hilirisasi produk OVOP, masih terbatas jangkauan pemasaran produk OVOP dan belum adanya roadmap terkait pengembangan program OVOP. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang disarankan yakni melakukan pemetaan potensi produk unggulan desa serta pemetaan IMK/UMK di setiap desa, membentuk satgas hilirisasi OVOP dilengkapi dengan dokumen teknis terkait proses pelaksanaan yang melibatkan perangkat daerah terkait, memperluas jangkauan pemasaran produk OVOP dan menyusun roadmap program OVOP.

20 May 2026 · PDF

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu daerah dengan angka pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) tertinggi di Indonesia, khususnya perempuan. Total jumlah PMI Perempuan tahun 2023 sampai Bulan Maret 2025 sebanyak 4.219 orang, Banyak dari mereka bekerja di sektor informal dan bekerja di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Timur Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di NTT masih sangat terbatas. Permasalahan muncul pasca bekerja di luar negeri atau masa kontrak selesai dan mereka kembali ke kampung halaman, antara lain keterbatasan akses terhadap pekerjaan dan permodalan, minimnya dukungan reintegrasi, keasingan sosial, serta risiko berulangnya atau kembali menjadi PMI karena kondisi ekonomi yang tak berubah. Policy brief ini merekomendasikan beberapa hal yaitu pentingnya kolaborasi lintas sektor, penguatan jaringan dan komunitas, penguatan peran desa migran produktif (Desmigratif). regulasi yang menjamin perlindungan dan pemberdayaan pasca kepulangan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di NTT.

20 May 2026 · PDF

Layanan terpadu SPM Bidang Sosial mendesak dibentuk untuk meningkatkan capaian jenis dan mutu layanan dasar. Layanan ini untuk menjawab berbagai permasalahan yaitu (1) belum terpenuhinya 100% SPM bidang Sosial (2) pengukuran capaian SPM lebih kepada jenis layanan dan belum pada aspek kualitas layanan (3) SPM belum sepenuhnya terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran (4) fragmentasi layanan sosial (5) masih terbatasnya SDM untuk jangkauan layanan (6) masih terbatasnya pemahaman terkait instrumen pengukuran SPM oleh pelaksana (7) minimnya literatur terkait kepuasan layanan (8) Dinas Sosial Provinsi NTT belum memiliki portal data dan/atau aplikasi layanan SPM. Dengan layanan ini memastikan layanan sosial lebih cepat, akurat dan berkelanjutan melalui mekanisme terpadu, basis data terintegrasi dan alur rujukan jelas sekaligus memberikan informasi keterbukaan publik. Policy Brief ini merekomendasikan beberapa hal yaitu penguatan regulasi, alokasi anggaran, tata kelola dan kolaborasi pemangku kepentingan. Implikasi dari layanan ini adalah efisiensi dan efektif layanan, peningkatan capaian SPM, perlindungan optimal bagi kelompok rentan, kepuasan masyarakat atas layanan pemenuhan dasar sosial.

20 May 2026 · PDF

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penopang penerimaan keuangan daerah guna Pembangunan daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki aset potensial guna meningkatkan PAD namun belum optimal dalam pemanfaatannya, masalah tata Kelola dan koordinasi internal merupakan critical point sehingga potensi aset yang dimiliki belum dapat dioptimalkan untuk mendatangkan penerimaan keuangan daerah yang mencapai target. Manajemen tata Kelola dan penempatan SDM yang mumpuni ke dalam unit kerja terpisah dalam bentuk UPTD merupakan langkah strategis guna memaksimalkan potensi aset dalam rangka peningkatan penerimaan keuangan daerah.

20 May 2026 · PDF

Laporan ini disusun untuk memberikan analisis komprehensif mengenai kinerja, potensi, dan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebagai provinsi kepulauan, NTT menghadapi tantangan besar berupa keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat (rata-rata 73%). Kajian ini bertujuan mengidentifikasi sumber penerimaan potensial serta merumuskan strategi penguatan kemandirian fiskal daerah yang berkelanjutan.

30 Apr 2026 · PDF

Judul : Jurnal Statistika TerapanISSN : 2807-6214 (media online)Edisi : Volume 5 Nomor 2, Desember 2025Penerbit : Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur

31 Dec 2025 · Vol 5 No 2